Mengulik Tawuran di Belawan (Bagian-2): Konflik Sosial yang Harus Diselesaikan Secara Bersama

Oleh: Fachril Syahputra

BERITAKARYA.COM, MEDAN – Tawuran antarpemuda yang kerap terjadi sejak dulu hingga sekarang di Belawan, bukanlah pertikaian fiskik yang dilatarbelakangi dendam atau perselisihan pribadi, namun konflik kesenjangan sosial. Demikianlah dikatakan Pengamat Sosial Kota Medan, Rafriandi Nasution, SE, MT.

Menurut pandangannya, tawuran yang terjadi di Belawan bukan tidak tegasnnya pihak kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran. Namun, permasalahan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial yang belum maksimal dirasakan masyarakat pesisir Utara Kota Medan. Untuk itu, penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan secara bersama dengan membangun sinergitas di jajaran pemerintah di Kota Medan.

“Kita tahu, di Belawan itu merupakan sektor perekonomian. Di sana ada industri, pelabuhan dan pusat perikanan. Secara nyata masyarakat di sana tidak bisa menikmati dan memanfaatkan perekonomian, seperti pekerjaan dan perkembangan pembangunan. Jadi, yang terjadi di Belawan itu konflik sosial yang  menyebabkan masyarakat di sana membangun budaya tawuran sebagai tuntutan mereka. Jadi, Pemko Medan tidak oleh tinggal diam membiarkan tawuran itu diselesaikan polisi, tapi punya peran menyekesaikan itu secara bersama,” jelas Rafriandi.

Dikatakan mantan Dirut BUMD Kota Medan ini, seharusnya pemerintah daerah menginisiasi program perekonomian yang mampu mendukung kemajuan Belawan, dengan berkembangnya sejumlah sektor perekonomian akan memberikan potensi ekonomi bagi pengguran yang ada di Belawan.

“Coba secara ekonomi ditingkatkan. Tenaga kerja bisa diserap, pengguran berkurang sudah pasti mereka tidak lagi berkelahi. Jadi, ini yang menjadi dasar untuk meredam keributan di sana (Belawan). Hal ini harus diselesaikan secara bersama, artinya Pemko Medan harus bisa bersinergi dengan aparat keamana, perusahaan BUMN dan swasta yang ada di Belawan. Sehingga, tujuan mencapai keamanan di sana dapat terwujud,” tegas Rafriandi.

Apabila hal ini tidak dapat berjalan, lanjut Rafriandi, sampai kapan pun situasi keamanan dan ketertiban di Belawan bakal terus terganggu. Akibatnya investor bakal tidak akan berani berinvestasi di Belawan.

“Kita tahu, Belawan merupakan kawasan bisnis. Tapi, secara kenyataan masyarakat di sana belum sejahtera berdampak kepada tingkat sosial ekonomi yang mempengaruhi keamanan suatu daerah. Coba kita lihat Papua ribut, karena tidak ada rasa keadilan dirasakan masyarakat di sana. Jadi, begitu juga yang terjadi di Belawan,” tukasnya.

Harapan Rafriandi, kepada pemerintah daerah sudah saatnya membuat swab analisis untuk mengembangkan perekonomian di Belawan dengan mengkaji peluang, tantangan dan kelemahan. Apabila kemajuan ekonomi bisa terwujud, secara otomatis masyarakat yang diperdayakan bakal menjaga keamanan dan ketertiban dengan sendirinya.

“Kalau sudah ada Perda tentang Belawan menjadi pusat sektor perekonomian akan menjamin kesejahteraan masyarakat di sana. Sehingga perusahaan pun tidak main-main akan konsisten mempekerjakan putra daerah. Akhirnya pengangguran berkurang dan tawuran sudah pasti tidak ada. Selain investor pun bakal berlomba-lomba datang ke Belawan,” ungkapnya. (*)

Fachril Syahputra, adalah jurnalis Medan Utara. Artikel ini sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab penulis.

Tinggalkan Balasan