Masalah Kesehatan dan Pendidikan jadi Sorotan Fraksi Golkar DPRD Medan
MEDAN- Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyoroti masalah kesehatan dan pendidikan di Kota Medan.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Mulia Asri Rambe SH (Bayek) saat membacakan pendapat fraksinya pada sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2021 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (13/9/2021).
Bayek mengatakan Fraksi Golkar DPRD Kota Medan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Sebab masalah vaksinasi dan penanganan pandemi Covid 19, harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Terutama pengelolaannya harus lebih profesional.
“Kami mohon agar Pemko Medan dapat segera memberikan perhatian yang lebih serius,” papar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini.
Bayek menambahkan Fraksi Partai Golkar berharap Dinas Kesehatan harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid 19 di seluruh wilayah Kota Medan. Serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara merata di Kota Medan agar mencapai Herd Immunity.
Sektor Pendidikan jadi Pilar Penting
Selain itu, Fraksi Golkar DPRD Kota Medan juga
menyoroti sektor pendidikan. Sebab, sektor pendidikan merupakan pilar penting bagi kemajuan suatu negara. Pada masa pandemi Covid 19 ini, pendidikan dengan pengajaran jarak jauh (daring), guna menghindari penyebaran Covid 19 secara masif.
“Untuk satgas penanganan Covid 19, perlu kita dukung dan perkuat fungsi dan kewenangannya terutama menangani pemberlakuan pembahasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar penyebaran Covid 19 dapat terkendali,” papar Bayek.
Menurut Bayek, bantuan kepada masyarakat sangat penting dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pada saat pandemi.
“Kami mendukung program Wali Kota dan Pemko Medan untuk terus melindungi warga yang terimbas langsung maupun tidak dari kebijakan PPKM level IV yang berlaku di Kota Medan saat ini,” pungkas Bayek. (*/ di)
