Sosper 9/2017, Bayek : Kerja Kepling Itu Berat Tapi Masih Diributkan

Beritakarya.com- Kerja seorang Kepala Lingkungan (Kepling) cukup berat. Mulai dari mengurus orang mau melahirkan hingga mengurus orang meninggal. Begitu pun, ada saja masyarakat yang meributkan terkait pengangkatan Kepling di Kota Medan.

Padahal, pengangkatan dan pemberhentian Kepling sudah diatur dalam Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe SH atau yang akrab disapa Bayek saat penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada kegiatan peningkatan kapasitas DPRD sub- kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan oleh Mulia Asri Rambe SH di Jalan Platina IV, Gang Puskesmas, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (19/6/2022).

“Kepling sudah ada diatur dalam Perda ni, mengangkatnya dan memberhentikannya sudah ada dalam Perda ini,” ungkap Bayek.

Bayek menambahkan dalam Perda ini menyebutkan Kepling itu diangkat, bukan dipilih. Yang mengangkatnya adalah camat melalui usulan dari lurah, atas masukan dari masyarakat.

Syarat lain menjadi Kepling adalah Kepling harus berusia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun, dengan masa jabatan per satu periodenya adalah 3 tahun. Hal itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017 tersebut.

Selain itu, Kepling tidak boleh berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Tak hanya itu, seorang mantan narapidana juga tidak diperbolehkan menjabat sebagai Kepling.

“Pendidikan seorang Kepling minimal SMA. Jadi, kalau ada yang mau jadi Kepling tapi cuma tamatan SMP tak boleh ya, apalagi tamatan TK dan SD,” ujarnya.

Terkait dengan pemberhentian Kepling, Bayek menjelaskan, masa periode Kepling itu tiga tahun. Sebelum masa jabatannya berakhir, Kepling itu tak bisa diberhentikan, kecuali melanggar hukum dan ketentuan lainnya.

“Jangan pula nanti, ada yang datang ke rumah, minta ke saya Keplingnya diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir,” pungkasnya.

Zuliarti mewakili Camat Medan Deli mengatakan Perda tersebut sudah bisa diterapkan di tahun depan. Terlebih lagi, Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2021.
“Perwalnya sudah ada. Berarti, tahun depan Perda ini sudah bisa diterapkan. Agar, pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian Kepling bisa lebih teratur lagi,” paparnya.

Sosialisasi Perda tersebut turut dihadiri oleh Ketua PK Partai Golkar Medan Labuhan, Mahmud, Sekretaris Faisal, Bendahara Laila Mahmubah Lubis, Wakil Ketua Ridho, Penasehat KPPG Medan Labuhan, Amelia Lubis, sejumlah Pengurus Pertai Golkar Kelurahan ke Kecamatan Medan Labuhan. (dicky)

Tinggalkan Balasan