Reses DPRD Medan Masa Sidang III, Bayek : Masyarakat Harus Tahu Syarat Berobat Gratis Pakai KTP

Beritakarya.com – Sejak 1 Desember 2022, masyarakat Kota Medan bisa berobat gratis hanya pakai KTP di Puskesmas dan rumah sakit di Kota Medan.

Hal itu karena Pemko Medan yang dipimpin oleh menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC).

Soalnya, program UHC di Kota Medan itu bisa terlaksana bila setidaknya 96 persen warga Kota Medan telah tercover BPJS Kesehatan.

Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe atau yang akrab disapa Bayek mengaku bersyukur karena warga Kota Medan sudah bisa berobat gratis ke rumah sakit hanya menggunakan KTP.

“Asalkan, NIK KTPnya benar- benar di Medan. Jadi program UHC ini memang hanya untuk warga Medan, bukan warga dari kabupaten kota lain yang berdomisili di Medan,” jelasnya.

Namun demikian, sejak diberlakukannya program berobat gratis di Medan itu, ternyata masih terdapat kendala di lapangan.

“Per 1 Desember kemarin memang kita sudah bisa berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Tapi belakangan ini, kita lihat di Medsos ada warga yang komplain karena tak bisa berobat pakai KTP,” ujar Bayek saat Reses DPRD Medan Masa Sidang III tahun sidang ke III tahun anggaran 2022 di Wisma Al Kahfi, Jalan Yos Sudarso, Medan, Minggu, 11 Desember 2022.

Ternyata, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa berobat gratis, menggunakan program UHC tersebut.

“Memang, ada syaratnya karena program UHC ini bertujuan agar jangan sampai ada masyarakat Medan yang tidak bisa berobat ke rumah sakit hanya karena tidak ada uang,” jelasnya.

Sementara itu, mewakili BPJS Kesehatan, Lukman Hakim yang turut hadir di acara itu menjelaskan video warga yang viral di media sosial karena tidak bisa berobat gratis pakai KTP itu karena dia tidak paham, bagaimana caranya berobat gratis pakai KTP.

“Semuanya itu ada syaratnya. Berobat gratis pakai KTP ke rumah sakit itu hanya pasien dalam kondisi emergency dan itu pihak dokter yang menentukan,” jelasnya.

Bila sakitnya tidak emergency seperti demam, batuk dan lainnya, Lukman Hakim menjelaskan, warga bisa berobat ke Puskesmas dahulu dan itu juga gratis, hanya dengan membawa KTP saja.

“Bila pihak Puskesmas tidak mampu menangani si pasien itu, nantinya akan dirujuk ke rumah sakit dan itu juga gratis,” paparnya.

Lebih lanjut Lukman Hakim menjelaskan, program berobat gratis ini memang ditujukan bukan untuk warga miskin tapi untuk warga yang tak mampu membayar tunggakan BPJS Kesehatannya.

“Sedangkan warga yang masih mampu bayar iuran BPJS Kesehatannya, ya tetaplah dibayar iurannya. Agar warga lain yang tak mampu bisa merasakan manfaat dari program UHC, berobat gratis ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Puskesmas Medan Labuhan, Fitri mengatakan saat ini Puskesmas sudah bisa melayani warga yang berobat hanya pakai KTP saja.

“Seperti kemarin, ada warga yang mau melahirkan, kita layani langsung tanpa ditunda- tunda pakai program UHC ini,” ungkapnya.

Selain berobat, Fitri menambahkan di Puskesmas juga tersedia layanan kesehatan gratis lainnya seperti imunisasi, vaksin hingga bila ada warga yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) silahkan lapor ke Puskesmas.

“Kalau di Puskesmas tak bisa dilayani, maka akan kami rujuk ke rumah sakit. Intinya, dengan adanya program UHC ini kami merasa senang dan sangat terbantu,” paparnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang hadir di acara Reses masa sidang III DPRD Kota Medan itu sangat antusias, dengan memberikan sejumlah pertanyaan.

Lily misalnya. Warga Lingkungan I Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan ini menanyakan masalah kecelakaan tunggal. Apakah warga yang mengalami kecelakaan tunggal bisa berobat ke rumah sakit pakai KTP atau BPJS Kesehatan?

“Soalnya, kemarin ada yang mengalami kendala, gak semua ditanggung, harus ada surat dari pihak kepolisian,” papar Lily.

Menanggapi hal itu, Bayek menjelaskan, memang prosedurnya seperti itu. Bila ada warga yang mengalami kecelakaan tunggal, maka harus minta surat keterangan dari kepolisian.

“Karena itu dicover oleh Jasa Raharja sebesar 20 juta Rupiah dan Jasa Raharja butuh surat keterangan dari polisi sebagai berita acaranya. Tapi bila, biaya perawatannya lebih dari 20 juta Rupiah, barulah BPJS Kesehatan yang menanggung,” jelasnya.

Lain halnya dengan Putri Salsabila. Warga Medan Utara ini mengaku saudaranya tak sanggup lagi membayar iuran BPJS Kesehatan karena sudah tidak bekerja lagi.

“Apalagi usianya sudah 70 tahun. Karena sudah tidak bekerja lagi di pabrik, dia tak sanggup lagi bayar BPJS. Bagaimana caranya bisa memakai program berobat gratis itu,” tanyanya.

Menjawab pertanyaan itu, Bayek mengatakan, biasanya kasus seperti itu bisa langsung ditangani oleh BPJS Kesehatan. Apalagi, warga itu sudah tergolong Lansia dan sudah tidak bekerja.

“Nanti, beritahu kami dimana tempat pabrik dia bekerja dulu, biar kita koordinasikan dengan BPJS Kesehatan,” paparnya.

Intinya, Bayek menambahkan, dengan adanya program berobat gratis di Medan ini, warga akan sangat dimudahkan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit.

“Tapi, bila ada kendala, maka segera diberitahukan kepada saya atau bisa ke Kepling dan Lurah setempat agar langsung ditangani,” pungkasnya. (*/di)

Tinggalkan Balasan