Soal Penipuan Jual Beli Tanah di Medan, Bareskrim Lakukan Gelar Perkara Dugaan Kriminalisasi Penyidik Polda Sumut

BERITAKARYA, JAKARTA – Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara atas dugaan kriminalisasi yang dilakukan penyidik Polda Sumatra Utara (Sumut) terhadap Amrick pada Rabu (11/1/2023).

Kuasa hukum Amrick, Erdi Surbakti, mengatakan, kliennya seharusnya menjadi korban dari pelapor, karena dalam proses jual beli tanah tersebut justru pihaknya menjadi korban penipuan dari pelapor.

Bahkan Poldasu telah melakukan kriminalisasi terhadap Amrick dalam kasus penggelapan surat tanah di Jalan Patimura Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Mabes Polri memeriksa bukti-bukti, atas laporan Erdi Surbakti kasus laporan kuasa hukum Amrick yang ditetapkan sebagai DPO.

Selain pemeriksaan dilakukan Wassidik Mabes Polri, Erdi mengaku telah berkomunikasi dengan Menkopohulkam Mahfud MD yang kemudian telah diberikan rekomendasi Kompolnas untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas dugaan kriminalisasi terhadap kasus yang menimpa Amrick.

Ia menjelaskan, kasus kriminalisasi yang menimpa Amrick yang awal, laporan pihaknya di Polrestabes Medan pada tahun 2016 tidak pernah ditindak lanjuti, malah sebaliknya kliennya menjadi tersangka atas Laporan 2021 di Polda Sumut.

“Klien kami sudah membawa beberapa bukti bahwa sudah jual beli dengan pemilik tanah,” ujar Erdi Surbakti, Kamis (12/1/2023) dalam keterangan tertulisnya.

Peristiwa ini sendiri lanjut Erdi, dari proses jual beli tanah yang dilakukan kliennya atas obyek tanah di Jalan Patimura dengan status tanah Grand Sultan S331, dengan pemilik atas nama Tengku Syed Ali Mahdar yang dikuasakan kepada Bijaksana Ginting.
Bahkan bukti-bukti Amrick yang diperlihatkan, ke pihak penyidik Polda Sumut, tidak memeriksa.

“Kami membawa bukti-bukti ke Wassidik Mabes Polri, sudah dilakukan gelar perkara di Mabes Polri,” ungkap Erdi.

Dalam persidangan yang digelar Wassidik Mabes Polri, kriminalisasi terhadap Amrick telah dilakukan gelar perkara, dilakukan pada Rabu, 11 Januari 2023.

“Kami sudah memaparkan bukti-bukti otentik berupa akte notaris grand sultan (girik) dalam gelar perkara laporan Bijaksana Ginting yang sudah meninggal,” kata dia.

Pelapor Bijaksana Ginting, dikatakan Erdi bukan pemilik tanah, melaporkan kuasa pemilik tanah.

Dijelaskan Erdi, obyek tanah di Jalan Patimura dengan status tanah Grand Sultan S331, dengan pemilik atas nama Tengku Syed Ali Mahdar yang dikuasakan kepada Bijaksana Ginting.

Kasus ini sendiri bermula dari proses jual beli tanah seluas 2.212 meter yang berstatus tanah Grand Sultan. Dalam proses tersebut, Amrick sudah memberikan sejumlah uang panjar dan uang pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Bijaksana Ginting, yang ternyata pengurusan tersebut tak kunjung selesai.

Bahkan diketahui, justru surat Grand Sultan 331 telah digadaikan oleh Bijaksana Ginting kepada Ismail Effendi. Dan selanjutnya menurut Erdi, kliennya menebus surat tersebut.

“Setelah ditebus menggunakan uang dari klien kami, mereka (Bijaksana Ginting, Ismail Effendi dan Amrick) secara bersama-sama membawa Grand Sultan S.331 ke Patimura, dan disana telah ada Notaris yang sudah disiapkan oleh Bijaksana Ginting, Tengku Syed Ali Mahdar/ Pemilik Grand Sultan S.331 dan Sally Singgih/ Pembeli, sehingga dibuatlah Akta No. 119 & 120,” jelas Erdi.

Dari kasus tersebut lanjut Erdi, kliennya melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Medan atas dugaan tindak pidana penipuan uang sebesar Rp4,2 miliar oleh pelapor Bijaksana Ginting pada tahun 2016, namun sayangnya kasus ini tidak pernah ditindaklajuti oleh pihak kepolisian.

Bahkan sebaliknya, pada tahun 2021 lanjut Erdi, justru kliennya dilaporkan Bijaksana Ginting dalam kasus penggelapan di Polda Sumut, hingga ditetapkan menjadi tersangka.

“Seharusnya, pihak kepolisian terlebih dahulu memproses laporan klien kami yang lebih dahulu melaporkan, apa lagi diketahui pelapor Bijaksana Ginting bukanlah pemilik tanah yang sah,” lanjut Erdi.

Dari hal itu, menurut Erdi patut diduga kliennya telah dikriminalisasi oleh pihak penyidik Polda Sumut, terlebih dalam proses gelar perkara pihaknya selaku terlapor tak pernah dilibatkan.

Untuk itu, lanjut Erdi, pihaknya melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, agar proses penyidikan ini ditinjau kembali, sehingga dapat menganulir penetapan tersangka kliennya sekaligus menindak oknum penyidik Polda Sumut yang diduga telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap kliennya.(*/zp)

Tinggalkan Balasan